30
Apr
08

ANTARA KEBIJAKAN, PENDIDIKAN, DAN ANGGARAN

…Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia dan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…

Mungkin kita semua cukup familiar dengan bait diatas. Benar, bait tersebut merupakan penggalan alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. lalu apa kaitannya bait tersebut dengan kebijakan, pendidikan, dan anggaran? Tulisan ini akan sedikit mengupas tentang kaitannya ketiga elemen tersebut dengan bait di atas.

Akhir-akhir ini gencar sekali diberitakan bahwasannya ITS akan menuju PT-BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Memang sudah bukan rahasia umum lagi kalau isu tersebut akan segera menjadi kenyataan. Masih segar dalam ingatan kita bahwa pada saat kampanye calon Rektor beberapa bulan yang lalu, semua calon Rektor menghendaki bahwa ITS akan menjadi PT-BHMN.

Namun ada beberapa hal yang perlu kita amati, salah satunya adalah persiapan ITS itu sendiri dalam mewujudkan PT-BHMN. Apakah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, ITS sudah siap bertransformasi menjadi PT-BHMN?. Jika memang sudah siap, maka apakah ITS juga sudah mengantisipasi jumlah anggaran operasional yang diperlukan?. Memang untuk mengatasi jumlah anggaran operasional yang besar, diperlukan suatu kebijakan-kebijakan tertentu. Salah satunya adalah dengan menaikkan SPP bagi mahasiswa.

Pada tahun ajaran ini (2007/2008) SPP yang harus dibayarkan oleh mahasiswa baru adalah sebesar Rp 1.250.000,- atau naik sekitar 25% dari SPP sebelumnya. Kita sebagai mahasiswa perlu mengkritisi fenomena ini. Ada beberapa kemungkinan tentang alasan menaikkan SPP bagi mahasiswa baru. Yang pertama, sudah menjadi rutinitas bahwasannya tiap tahun ajaran terjadi inflasi, sehinga konsekuensinya biaya pendidikan akan semakin mahal atau konkritnya, nilai Rp 500.000,- yang sekarang tentu berbeda dengan nilai Rp 500.000,- sepuluh tahun yang lalu. Kemungkinan yang kedua adalah sebagai tanda awal kalau ITS sedang menuju PT-BHMN. Konsekuensi yang paling logis jika ITS menjadi PT-BHMN adalah kenikan biaya pendidikan. Akan tetapi, apakah sudah cukup bijaksana bagi mahasiswa jika menerapkan kebijakan seperti itu?

Pada saat sharing pendapat dengan PR II, beliau mengatakan bahwa anggaran operasional ITS sebenarnya sudah sejak lama perlu ditambah, sehingga dengan menetapkan kebijakan kenaikan SPP merupakan solusi yang tepat. Yang saya sesalkan disini adalah, tidak dilibatkannya mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan. Saya cukup memahami bahwa tidak semua kebijakan perlu peran serta mahasiswa. Akan tetapi, jika kebijakan tersebut menjadikan mahasiswa sebagai objeknya, apakah hal ini cukup adil buat mahasiswa?. Penetapan kebijakan seperti ini perlu ditinjau ulang, karena kesempatan bagi para calon mahasiswa yang memiliki potensi dan kemampuan akademik yang cukup baik, namun kurang mampu dari segi ekonomi untuk dapat menempuh pendidikan di ITS semakin menipis.

Belum lagi tentang keluarnya kebijakan baru, yaitu tidak ada lagi keringanan pembayaran, yang ada hanyalah penundaan pembayaran. Pada awalnya saya sempat berpikir jika dengan adanya kenaikan SPP, nantinya akan ada subsidi silang antar mahasiswa. Sehingga nantinya diharapkan adanya dana mandiri dari mahasiswa terkait pembayaran SPP. Akan tetapi, harapan tinggal harapan, apa yang terjadi di lapangan justru tidak sejalan dengan harapan. Dalam ilmu filsafat menyatakan bahwasanya jika terjadi penyimpangan antara harapan dan kenyataan, maka akan timbul yang namanya masalah.
Terlepas dari hal tersebut, pada tahun ajaran ini, ITS juga membuka program PMDK jalur khusus. Ternyata mekanismenya hampir sama dengan tes ujian saringan masuk perguruan tinggi (USM-PT), dengan biaya yang tidak sedikit harus dikeluarkan oleh calon mahasiswa. Jika tujuannya adalah memberi kesempatan bagi para pemuda untuk mengenyam pendidikan tinggi, saya rasa tujuan tersebut kurang masuk akal. Memang fakta dilapangan menunjukkan kalau dari 28 juta pemuda Indonesia, hanya 3,1 juta saja yang mengenyam bangku pendidikan tinggi. Akan tetapi, yang perlu kita kritisi disini adalah membuka kesempatan untuk siapa? Apakah untuk pemuda yang memang benar-benar layak mendapatkan kesempatan? Ataukah untuk golongan-golongan yang tertentu saja?
Sungguh dilematis memang, disatu sisi adanya niatan baik untuk membuka kesempatan lebih lebar bagi para pemuda agar dapat mengenyam bangku pendidikan tinggi, namun dilain pihak dengan adanya kebijakan tersebut juga dapat memperkecil kesempatan pemuda yang latar belakang ekonominya rendah untuk mencicipi pendidikan tinggi. Lalu solusi konkritnya adalah, hendaknya kebijakan mengenai penundaan pembayaran SPP/SPI perlu dikaji ulang. Tidak bisa serta merta datang kebijakan yang sangat tidak berpihak pada mahasiswa. Solusi yang kedua adalah dengan diadakannya subsidi silang, dari mahasiswa dan untuk mahasiswa, sehingga nantinya akan terbentuk siklus keuangan yang diinginkan oleh mahasiswa maupun birokrat.

Kita semua pasti menginginkan pendidikan yang baik, tetapi apakah pendidikan yang baik itu harus mahal?. Kalau pendidikan yang baik itu mahal, maka pendidikan tersebut hanya milik golongan tertentu saja. Pendidikan yang baik adalah suatu sistem yang menghasilkan outputan yang mampu berdaya saing secara global dan menjawab tantangan masa depan. Bukan yang siap dijual ke pasaran…!!!
Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menyikapi keadaan tersebut? Tentunya banyak yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan mengadakan penggalangan dana bagi mahasiswa yang kurang mampu. Memang terlihat sederhana, akan tetapi pernahkah kita mencobanya? Jika sudah, mari kita tingkatkan, namun jika belum maka perlu dicoba.

Jika penggalangan dana dirasa terlalu beribet, maka paling tidak, kita sebagai mahasiswa dituntut untuk kritis dalam menyikapi isu-isu yang sedang berkembang. Tidak hanya isu tentang kenaikan SPP atau penundaan SPI, namun segala isu yang sekiranya penting untuk diangkat. Karena kekritisan mahasiswalah yang saat ini memiliki kekuatan yang paling besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak ada kekritisan mahasiswa, maka tidak akan pernah ada peristiwa Reformasi. Jika tidak ada kekritisan mahasiswa, mungkin saat ini ABRI masih kokoh dengan dwifungsinya. Jika tidak ada kekritisan mahasiswa, maka jangan bermimpi untuk membangun negeri.

Namun, jika pihak instansi terkait tetap bersikukuh terhadap keputusannya, maka mereka telah melakukan pelanggaran terhadap pembukaan UUD 1945. Karena ”mencerdaskan kehidupan bangsa” berarti memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.


0 Responses to “ANTARA KEBIJAKAN, PENDIDIKAN, DAN ANGGARAN”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Anda Pengunjung ke-

  • 56,510

Tanggal Hijriah

April 2008
S S R K J S M
    Mei »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Uang adalah Waktu

Arsip

ARTIKEL BIDANG

Statistik Pengunjung

free counters

Prakiraan Cuaca


%d blogger menyukai ini: