21
Des
08

SEBUAH ANALISA BHP(Bagi orang Awam)

Foto saya di Google sat Aksi menolak Komersialisasi Pendidikan

Foto saya di Google sat Aksi menolak Komersialisasi Pendidikan

Rabu, tanggal 17 Desenber 2008. Sejarah Indonesia mencatat bahwa telah disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU-BHP). Reaksi masyarakat beragam, dari kalangan Mahasiswa banyak yang melancarkan aksi-aksi turun ke jalan. Ya, RUU-BHP telah disahkan. Kapitalisme pendidikan mulai terlihat, jadi jangan heran kalau yang sekolah nanti adalah para pemuda “Kinyis” nan “Glamor”.

Artikel ini akan sedikit memaparkan gambaran umum tentang isi dari UU-BHP.

1. DEFINISI

Berbicara mengenai definisi BHP, tentu tidak bisa dilepaskan dari pengertian yang telah tercantum dalam draft Undang-Undang. Berdasarkan kata-kata penyusunnya, BHP adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal. Badan Hukum, mendengar kata ini pikiran kita pasti akan melayang menuju BUMN, BUMD, Koperasi, bisa juga PT, CV, Firma, dll.

Dan memang pada kenyataannya, itu semua adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan jual beli barang/jasa. Dan tujuan dari Badan Hukum adalah mencari untung atau mencari laba. Kalaupun ada Badan Hukum yang tidak mencari untung, maka Badan Hukum tersebut bergerak di sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dan yang perlu dicatat rekan2. Bahwa setiap badah hukum dapat dinyatakan pailit dan bangkrut. Bayangkan saja jika kampus anda dinyatakan bangkrut!!! kemana anda akan meneruskan pendidikan anda? Belum lagi kalau SD-SD didaerah pesisir atau pedalaman yang tidak sanggup lagi mengelola kegiatan belajar-mengajar dan terus dililit utang yang berkepanjangan.

Pendidikan formal. Di Indonesia, yang disebut pendidikan formal adalah Pendidikan Dasar (SD atau sederajat), Pendidikan Menengah (SMP dan SMA/Sederajat), Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi baik Universitas, Institut, Akademi, Sekolah Tinggi, dsb). Sedangkan Kursus, Diklat atau sejenisnya disebut pendidikan non-formal, termasuk Taman Kanak-Kanak dan Playgroup.

Jadi kesimpulannya, BHP adalah Badan Hukum yang tujuannya “bisa jadi” mencari laba, dan bergerak dibidang penjualan jasa pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Dan ada kemungkinan dinyatakan bangkrut.

2. TANGGUNG JAWAB SIAPA

Memang mengasyikkan kalau kita bahas mengenai siapa yang wajib bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Apakah masyarakat sendiri? apakah lembaga pendidikan? atau pemerintah? Terserah apa pendapat anda, namun yang jelas dalam UUD 1945 pasal 31 (ayat 1-5) dijelaskan bahwasanya kewajiban mencerdaskan bangsa adalah kewajiban pemerintah.

Memang berdasarkan logika, jika ingin cerdas maka jangan berharap pada orang lain. Benar sekali, jika ingin cerdas kita harus mandiri. namun untuk masalah pendidikan di Indonesia, tanggung jawab itu sudah ada pada porsinya masing-masing. Masyarakat misalnya, tanggung jawabnya adalah mengawasi jalannya sistem pendidikan dan ikut berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Sedangkan Tanggung jawab pemerintah adalah, membiayai (atau bahasa halusnya adalah mensubsidi) biaya pendidikan tinggi agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Namun dengan adanya UU-BHP, maka tanggung jawab pemerintah “dikaburkan” sesuai pasal 41 RUU-BHP.

3. OTONOMI KURIKULUM

Huahahahaha..Saya tertawa terbahak-bahak mendengar kata Otonomisasi penyusunan kurikulum. Mengapa? karena berdasarkan pasal 33 ayat 2 dijelaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan tinggi adalah menyusun kurikulum dan kebijakan akademik.

Misalnya,(sekali lagi ini misalnya lho ya…) salah satu staff organ pengelola pendidikan tinggi adalah seorang sarjana hukum dan diminta untuk menyusun kurikulum pendidikan tinggi untuk fakultas teknik, kira-kira materi apa saja ya yang diberikan. Mungkin : Hukum Newton diganti dengan Hukum Pidana, hukum Thermodinamika diganti dengan hukum Perdata, Hukum Boyle diganti dengan Hukum Syariah. dll…Hahahahaha… makanya kenapa saya tertawa terbahak-bahak mendengar kata otonomisasi kurikulum.

Lalu, apa akibatnya rekan2? Tentu saja arah pendidikan kit yang tidak jelas mau dibawa kemana. Standar kurikulum saja sudah tidak  sama, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik jadi tidak jelas. Apakah ingin dibawa menjadi Praktisi, Akademisi, Bisnismen, atau yang lain. Bebrbicara mengenai tujuan pendidikan memang tidak ada habis-habisnya. Apalagi dengan disahkannya RUU-BHP.


5 Responses to “SEBUAH ANALISA BHP(Bagi orang Awam)”


  1. 1 talib
    22 Desember 2008 pukul 11:51 am

    untuk tujuan jangka panjang, uu tersebut akan menyengsarahkan masyarakat ekonomi lemah

    ——————————————————
    Betul…jangankan ekonomi lemah, yang ekonomi menengah aja ,asih kesulitan pak…

  2. 12 Januari 2009 pukul 10:52 pm

    Pendidikan di Indonesia sekarang sedang mengalami kemunduran dengan disyahkannya UU BHP, rakyat miskin dilarang sekolah.
    Pengesahan UU BHP ini akibat Indonesia terlalu nurut sama IMF dan bank dunia yang akan menjadikan negara berkembang sebagai obyek penjajahan neoliberalisme melalui pasar bebasnya.
    http://www.warnadunia.com/

    Salam kenal^_^
    ————————————————————————————
    Salam kenal juga mas…..Ayo hancurkan Kapitalisme pendidikan!!!

  3. 3 Undeng
    24 Januari 2009 pukul 11:19 pm

    Otonomisasi kampus adalah bentuk ketidak berdayaan pemerintah dalam mengelola pendidikan di negeri kita. Pemerintah kita tidak mampu lagi mengurusi urusan rakyatnya mengurusi lagi soal kecerdasan bangsa ditengah situasi ekonomi yang sangat sulit seperti saat ini. Rakyat miskin khususnya yang wajib belajar sudah pasti tidak akan pernah merasakan pendidikan. Dunia pendidikan atau Perguruan Tinggi hanya akan mencetak sarjana-sarjana ibarat robot yang akan berkerja diperusahaan-perusahaan, daya kritis dibungkam, capai target sarjana dalam kurun waktu tertentu melewatinya akan mendapatkan DO. Masih ingat kita tentang kebijakan pemerintah tentang penyesuaian struktur (SAP) dimana salah satunya adalah Otonomi di Perguruan Tinggi artinya pemerintah kita menyerahkan sepenuhnya pada pengelola kampus untuk mengurusi urusan rumah tanggganya misalnya soal operasional kampus, soal kurikulum, soal pembiayaan kampus dan keberlanjutannya pemerintah tidak lagi berurusan dengan itu, pemerintah tidak lagi memberikan APBN (mensubsidi) untuk dunia pendidikan pemerintah kita hanya menerbitkan legalitas hukumnya yang saat ini kita kenal dengan UU BHP subtansinya adalah monopoli segelintir pemilik modal untuk mengesploitasi dan menghisap klas tertindas yakni rakyat miskin
    —————————————————————————————————————————–
    Setuju mas….otonomisasi merupakan bentuk Federalisme pendidikan

  4. 26 November 2011 pukul 6:10 am

    badan hukum penting buat minta sumbangan, heheh😀


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Anda Pengunjung ke-

  • 56,510

Tanggal Hijriah

Desember 2008
S S R K J S M
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Uang adalah Waktu

Arsip

ARTIKEL BIDANG

Statistik Pengunjung

free counters

Prakiraan Cuaca


%d blogger menyukai ini: